SYL : Perusahaan Yang Tidak Patuh, Jangan Kasih Pelayanan Publik

SYL : Perusahaan Yang Tidak Patuh, Jangan Kasih Pelayanan Publik
Syahrul Yasin Limpo

MAKASSAR, PEDOMANMAKASSAR.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menghimbau agar menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh aturan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak diberi pelayanan publik.

Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, ketegasan ini diperlukan, karena melihat masih banyaknya perusahaan yang ada di Sulsel yang belum sepenuhnya mengikutsertakan seluruh pegawaianya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal itukan sudah diatur dalam undang-undang, kalau perlu kita sweeping, agar mereka patuh. Para pekerja kan harus dilindungi haknya,” katanya di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Jumat, 7/7/2017.

Untuk mendukung hal itu, kata Syahrul, pihaknya berharap pihak BPJS ketenagakerjaa dalam menjalankan program-programnya tidak berjalan sendiri, tapi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“BPJS tidak bisa berjalan sendiri, karena kami juga wajib memback up, agar BPJS dan pemprov saling terlibat, dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan Sulsel. Selain itu, kami juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan selalu mengukur potensi yang digarap dan tercover sudah berapa persen tiap saatnya, agar percepatan peningkatan kepesertaan dapat terus terupdate,” katanya.

Wia rock/Marwiah Syam