F8 Dianggap Langgar Kebijakan Luar Negeri RRC

F8 Dianggap Langgar Kebijakan Luar Negeri RRC
Ketua Harian Alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Mattewakkan, Senin (11/9/17). | FOTO: Istimewa

MAKASSAR, PEDOMANMAKASAR.com –  Kemeriahan Penyelenggaraan Makassar Internasional Eight Festival and Forum atau F8 2017, yang dihadiri delegasi dari beberapa negara. Salah satunya yakni dilanggarnya kebijakan luar negeri Republik Rakyat Cina “One China Policy” bahwa Indonesia sebagai negara yang punya hubungan diplomatis dengan China harus menghargai kebijakan tidak menjalin hubungan antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Taiwan dalam tinjauan hubungan internasional.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian Alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Mattewakkan, Senin (11/9/17).

Dia menganggap bahwa banyak hal yang perlu dikaji dalam event F8 tersebut yang dihadiri delegasi dari beberapa negara dan China tidak mengakui Taiwan sebagai negara melainkan Taiwan hanyalah sebagai salah satu wilayah dibawah kekuasaan Pemerintahan RRC, dan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh negara yang mempunyai hubungan diplomatis dengan China. Segala hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Taiwan tidak ditolerir oleh Pemerintahan China.

Sedangkan menurutnya, pada media promosi dan publikasi event F8 oleh Pemkot Makassar terpampang bendera Taiwan bersama beberapa bendera negara yang berpartisipasi dalam event tersebut. Selain itu bendera-bendera negara yang ikut F8 berdiri tegap berbaris di beberapa ruas jalan di Kota Makassar termasuk bendera negara Taiwan.

Selain itu, Pemkot Makassar juga dalam beberapa media dirilis bawah telah menandatangani nota kesepahaman dibidang kemaritiman dengan perwakilan Kedutaan Besar Taiwan Mr. Jhon C. Chen. Padahal Taiwan sangat paham dengan kebijakan “One China Policy”, sehingga Pemerintah Taiwan tidak akan mungkin ikut menandangtangani MOU dengan pemerintah yang mempunyai hubungan dengan China, biasanya akan diwakilkan lembaga Non-Pemerintah Taiwan.

“Publikasi bendera Taiwan sampai pengibaran bendera Taiwan hal sangat fatal, apalagi adanya MOU antara Pemerintah Kota Makassar dengan Dubes Taiwan. Walaupun bisa dipastikan Mr. Jhon C. Chen bukan Dubes Taiwan seperti yang diberitakan oleh media. Mungkin kita melihatnya sederhana saja tapi menurut kami yang paham terkait kajian tentang hubungan internasional, ini merupakan hal sangat fatal karena menyangkut komitmen kenegaraan Indonesia terhadap China dan bisa jadi beimplikasi yuridis konstitusional antar kedua negara’. ungkap Mattewakan.

Apalagi jika lebih jauh membahas terkait kerjasama internasional oleh pemerintah daerah ada beberapa hal yang harus dipatuhi sesuai dengan undang-undang Pemda hanya dapat bekerjasama dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kerjasama harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri, mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, kerjasama tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

“Sederhana saja apakah MOU yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bisa di kroscek dengan DPRD Kota Makassar, apakah selama ini semua MOU Internasional sudah atas persetujuan DPRD Kota Makassar? Atau sudah melalui mekanisme konsultasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia?. Bisa jadi semua MOU Internasional Pemkot Makassar akan batal demi undang-undang jika tidak sesuai aturan,” tegas Mattewakan.

Dan menganggap fenomena kerjasama Internasional oleh Pemerintah Kota Makassar bisa menjadi rujukan dilingkungan akademis sebagai bahan kajian pada bidang Ilmu Internasional.

OL/SAFdee