Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Gelar Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan, APBN 2018

Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Gelar Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan, APBN 2018

MAKASSAR, PEDOMANMAKASSAR.com – Kementerian Keuangan RI menggelar Seminar “Forum Kementerian Keuangan, APBN 2018” sebagai bentuk dukungan pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Seminar ini, juga merupakan rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang ditujukan dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN yang kredibel, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, dimana pesertanya melingkupi dari berbagai perwakilan, diantaranya Gubernur, Sekretaris Daerah, Bupati, Wali Kota, Perbankan, Akademisi, Asosiasi, perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan, dan Media massa.

Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Heru Wibowo, mengungkapkan, seminar ini sengaja dihadirkan Kemenkeu untuk memaparkan kondisi perkembangan ekonomi terkini dan peran APBN dalam pemerataan kesejahteraan, serta outlook perekonomian Sulsel.

“Dengan paparan tersebut, diharapkan bisa memberikan potret mengenai langkah-langkah apa yang tepat dalam pengambilan kebijakan mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah,” katanya disela-sela Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan, APBN 2018, di Hotel Aston Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Kamis, 16/11/2017.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adriyanto, Ph. D, mengungkapkan, tema kegiatan seminar ini dikondisikan saat ini, dimana banyaknya ketimpangan dan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang berdampak pada perkembangan ekonomi yang melambat atau stagnasi.

Hal ini, juga dikarenakan belum mendapat dukungan penuh, karena alokasi APBN subsidi untuk infrastruktur hanya mencapai 24 persen atau senilai Rp400 triliun tiap tahunnya.

“Sementara, yang dibutuhkan masih sangat besar dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur. Secara otomatis hal ini tentunya sangat berdampak pada laju perkembangan ekonomi,” katanya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, Marni Misnur, mengungkapkan, pihaknya berharap melalui seminar ini, Kementerian Keuangan dapat memperoleh feedback yang positif dalam merusmuskan berbagai kebijakan fiskal yang akan datang.

“Selain itu, tentunya kami juga harapkan masyarakat dapat lebih memahami anggaran Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap APBN dan berkontribusi aktif di dalamnya,” katanya.

Wia rock/Marwiah Syam