BI : Disayangkan, Penyaluran Kredit UMKM Di Indonesia Masih Rendah

BI : Disayangkan, Penyaluran Kredit UMKM Di Indonesia Masih Rendah

JAKARTA, PEDOMANMAKASSAR.com – Bank Indonesia menyebut penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih sangat rendah di Indonesia atau hanya tercatat 7,1 persen terhadap GDP. Hal ini sangat disayangkan, karena pembiayaan kredit UMKM masih belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit di perbankan di Indonesia, padahal kontribusi usaha terhadap PDB didominasi oleh UMKM dengan sumbangsih sebesar 57,6 persen dan 99,9 persen unit bisnis dari UMKM tersebut, mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 97 persen di Indonesia.

Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia (BI), Yunita Resmi Sari, mengungkapkan, dari data yang tercatat, penyaluran kredit yang disalurkan bank saat ini masih sangat kecil atau masih sebesar 19,7 persen, dikarenakan takut risiko dan belumnya melihat potensi UMKM.

Padahal, peran UMKM terhadap kestabilan ekonomi negara sangat berimplikasi besar, contoh kecil saja krisis moneter beberapa tahun lalu terselamatkan karena peran sektor UMKM yang bertahan dan mampu menopang saat situasi genting tersebut.

“Tentunya, hal ini harusnya menjadi pelajaran dan menjadi komitmen bersama bagaimana lebih menumbuhkan sektor UMKM lagi kedepannya, bukan hanya dari regulator, tapi juga harus ada komitmen dari berbagai stakeholders,” katanya, disela-sela Pelatihan Wartawan Daerah, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, beberapa waktu lalu.

Karena melihat fenomena inilah, kata Yunita, Bank Indonesia saat ini mengambil langkah strategis berupa pengembangan UMKM unggulan yang diharapkan bisa mendongkrak popularitas UMKM dan menjadi sumber income baru, tapi tetap mempertahankan budaya lokal atau kearifan lokal.

Strategi pengembangan UMKM unggulan tersebut, meliputi pengembangan usaha berupa mendorong tumbuhnya usaha baru, mendorong kewirausahaan, dan inovasi. Sementara, pengembangan ekonomi komunitas berupa meningkatkan kapasitas SDM, kesempatan kerja bagi yang berpenghasilan rendah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif dengab menyasar di berbagai wilayah dan sektor, seperti daerah perbatasan atau tertinggal, nelayan, industri kreatif, pemberdayaan perempuan, dan komoditas ekspor.

Selain pengembangan UMKM unggulan yang akan dijalankan, lanjut Yunita, pengembangan klaster juga tetap menjadi program yang akan berkelanjutan. Apalagi, ini juga menjadi program pengendali inflasi.

Di samping itu, strategi kerjasama dengan lembaga terkait, seperti sinergi dengan program Pemda, BI, lembaga penjaminan, dan marketplace harus lebih intens lagi, didukung dengan pengembangan manajemen dan SDM yang lebih berkuantitas dan berkualitas, disertai inovasi produk dengan dukungan kredit dengan bunga rendah mungkin akan menjadi salah satu solusi dan langkah strategis dalam menggenjot sektor UMKM kedepannya.

Dengan pengembangan-pengembangan UMKM inilah, diharapkan tantangan, kendala dalam penyaluran kredit UMKM, seperti keterbatasan SDM, jaringan kantor, kerjasama linkage dengan BPR yang terkendala karena NPL tinggi, prioritas manajemen terhadap penyaluran kredit yang masih rendah, dan faktor eksternal (persaingan produk pembiayaan) tidak lagi menjadi hambatan kedepannya.

Selain itu, peran dan dukungan stakeholders juga sangat berimplikasi dalam hal ini. Karenanya, ini juga bisa menjadi salah satu solusi dan kunci dalam pertumbuhan UMKM kedepannya dengan secara merata lagi, di mana tidak hanya dominan dalam satu wilayah saja, tapi menyeluruh di seluruh Indonesia.

“Apalagi, sektor ini menjadi salah satu penunjang ekonomi negara. Karenanya, harus terus digenjot,” katanya.

Wia rock/Marwiah Syam