ATR/BPN Sinkronkan Program 2027, Tekankan Perencanaan Berbasis Kinerja dan Optimalisasi PNBP
Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya konsistensi sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah dalam penyusunan perencanaan Tahun 2027. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) yang digelar di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurut Dalu Agung, penyusunan perencanaan tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus menjadi instrumen pengarah pelaksanaan program yang jelas dan terukur sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja.
“Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja harus efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, agar menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen, menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif efektif. Meski demikian, ia menilai optimalisasi masih perlu diperkuat, khususnya pada sumber penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar membuat pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci agar target pendapatan dan kualitas layanan dapat berjalan seiring,” tegas Dalu Agung.
Dalam perencanaan Tahun 2027, seluruh usulan satuan kerja telah dikelompokkan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran ATR/BPN saat ini berada dalam kategori optimal, namun tetap menyisakan ruang perbaikan.
“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang harus dievaluasi. Karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memperkuat mitigasi risiko agar perencanaan lebih presisi dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti para Kepala Bagian Program dari seluruh direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Sinkronisasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran ATR/BPN yang berbasis kinerja, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
