Sikat Habis 'Biaya Siluman', Kajati Sulsel Didik Farkhan Targetkan Nol Pungli di Seluruh Satker
MAKASSAR – Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan penegak hukum sering kali dipandang sebelah mata oleh publik. Tak ingin predikat itu hanya sekadar menjadi pajangan piagam di dinding kantor, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengambil langkah progresif.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM adalah janji konkret aparatur negara kepada masyarakat.
Dalam rapat koordinasi strategis terbarunya, mantan Kajati Banten ini menaruh atensi ekstra pada agenda reformasi birokrasi. Ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan menyeluruh dan berlapis terhadap kesiapan setiap Satuan Kerja (Satker) di wilayah hukum Kejati Sulsel.
Sikat Habis Celah 'Biaya Siluman'
Langkah "bersih-bersih" dan bedah kesiapan Satker ini bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat pencari keadilan di Sulawesi Selatan, komitmen ini ibarat angin segar di tengah ruwetnya stigma birokrasi hukum.
Kajati Sulsel secara tersirat menyatakan perang terhadap praktik pungutan liar (Pungli). Birokrasi di lingkungan kejaksaan diwajibkan tampil serba transparan. Target utamanya adalah menutup rapat seluruh celah 'biaya siluman' dalam setiap lini pelayanan hukum, baik dari tahap penanganan perkara hingga pelayanan tilang dan pengambilan barang bukti.
Pelayanan Prima dan Integritas Harga Mati
Lebih jauh, manuver ini dirancang untuk mengubah wajah penegakan hukum di Sulawesi Selatan menjadi lebih humanis, cepat, merakyat, dan akuntabel. Pelayanan prima bukan lagi sebatas slogan, melainkan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dijalankan setiap pegawai.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan di rel yang benar, pengawasan ketat dari hulu ke hilir tengah diberlakukan. Didik Farkhan menekankan bahwa integritas adalah harga mati. Seluruh jaksa dan pegawai tata usaha dipastikan harus bekerja secara bersih tanpa kompromi.
Langkah tegas membedah kesiapan Satker menuju WBK/WBBM ini menjadi bukti sahih bahwa Kejati Sulsel tidak sedang main-main. Pimpinan tertinggi korps Adhyaksa di Sulsel itu menginginkan agar spirit reformasi birokrasi benar-benar mendarah daging di tubuh institusi, bukan sekadar formalitas tahunan untuk menggugurkan kewajiban administratif semata.
