Indonesia Dorong Tata Kelola AI Berbasis Kendali Manusia di Forum ASEM
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penerapan tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang menempatkan manusia sebagai pengendali utama dalam setiap proses pengambilan keputusan teknologi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan hal tersebut dalam forum 23rd Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights yang digelar di Yogyakarta, Senin (30/3/2026).
Menurut Nezar Patria, pendekatan tersebut menjadi solusi konkret dalam menghadapi percepatan perkembangan teknologi AI yang dinilai melampaui kecepatan regulasi di berbagai negara. “Fokus kita bukan pada kekhawatiran, tetapi pada desain sistem yang memastikan manusia tetap memimpin arah penggunaan AI,” ujar Wamenkomdigi.
Ia menjelaskan, Indonesia mendorong penerapan model human-in-the-loop sebagai standar utama dalam pengembangan AI. Model ini memastikan setiap sistem tetap berada dalam pengawasan manusia, khususnya pada sektor strategis seperti layanan publik, keamanan, dan ekonomi digital.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak masyarakat, sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap keputusan yang dihasilkan sistem AI.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan AI Nasional yang akan menjadi panduan pengembangan teknologi di Indonesia. Peta jalan tersebut mencakup arah riset, penguatan talenta digital, kolaborasi lintas sektor, serta mitigasi risiko sejak tahap awal pengembangan.
Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan sepuluh prinsip utama tata kelola AI yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, transparansi, keadilan, dan inklusivitas dalam pemanfaatan teknologi.
Wamen Nezar menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dirancang adaptif agar mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi global tanpa kehilangan kendali kebijakan.
Di tingkat internasional, Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong kerja sama global yang lebih setara, dengan membawa perspektif negara berkembang dalam diskusi tata kelola AI. “Indonesia hadir sebagai jembatan untuk memastikan setiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan teknologi dan menyusun regulasi,” kata Wamenkomdigi.
Pemerintah menilai, keberhasilan pemanfaatan AI tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola dan mengarahkannya secara tepat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
